Di Indonesia Kewajiban Bangun Rumah Sertakan Swasta

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah berfokus menyediakan hunian layak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Program satu juta rumah pun diluncurkan agar seluruh masyarakat Indonesia.

Direktur Layanan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Saraswati mengatakan, dalam penyediaan perumahan di Indonesia, tantangan berat yang masih harus dihadapi oleh pemerintah adalah angka backlog. Menurut catatannya, angka backlog saat ini masih menyentuh angka 13,5 juta unit jika dilihat dari sisi kepemilikan.

"Selain itu, adanya pertambahan kebutuhan rumah yang diperkirakan rata-rata berkisar 800 ribu unit per tahun yang akibat tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi sebesar 1,31% per tahun," ujarnya saat ditemui di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta semua pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah backlog tersebut. Dari sisi pemerintah sendiri untuk mengurangi angka backlog telah dilakukan berbagai cara seperti salah satunya adalah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR.

Sebut saja KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang semakin diminati oleh pengembang maupun masyarakat umum. Selain itu juga baru-baru ini dikeluarkan fasilitas pembiayaan Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

"Kita juga memberikan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Rumah Sederhana Tapak dan Rusunami, Penurunan Pajak Penghasilan Final (PPH) dari 5 % menjadi 1% bagi pengembang yang membangun rumah bersubsidi, dan pemberian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk Rumah Sederhana Tapak," jelasnya.

Tak hanya dari sisi pembiayaan, dari sisi penyediaannya pun pemerintah melakukan berbagai upaya agar kualitas rumah yang dimiliki masyarakat semakin baik. Dalam hal ini, pemerintah melakukan registrasi dan pembinaan kepada pengembang yang membangun.

"Agar pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap terjaga kualitasnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan registrasi pengembang, dan akan dilanjutkan dengan proses akreditasi asosiasi dan sertifikasi pengembang, yang akan dibina oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi," ucapnya.

Belum lagi lanjut Saras, pemerintah juga mengikut sertakan swadaya dalam membangun rumah MBR. Padahal menurutnya, di beberapa negara kewajiban membangun rumah hanyalah dilakukan oleh pemerintah, dan swasta tidak bisa ikut serta.

"Namun di Indonesia, terdapat keunikan, di mana pengembang swasta justru memiliki peran yang besar dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), hal ini terbukti dari jumlah pengembang rumah subsidi yang terdaftar di Kementerian PUPR hingga saat ini sudah mencapai 7.200 pengembang dari 15 asosiasi pengembang," jelasnya.

Di Indonesia Kewajiban Bangun Rumah Sertakan Swasta